JAKARTA | THILASIA.ID – Gerakan Riau Raya (GERIYA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) agar memberikan kejelasan dan menuntaskan pengusutan terhadap Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Ade Agus Hartanto, terkait temuan uang tunai lebih dari Rp400 juta dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura serta sejumlah dokumen yang diamankan penyidik KPK dalam rangkaian penggeledahan di kantor dan rumah dinas Bupati Inhu pada Desember 2025.
Berdasarkan pemberitaan Riau Pos pada 18 Desember 2025, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Inhu. Dalam kegiatan tersebut, petugas terlihat membawa dua koper berwarna merah dan hitam yang diduga berisi dokumen. Penggeledahan kemudian dilanjutkan ke rumah dinas Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto.
Selanjutnya, pada 19 Desember 2025, Riau Pos kembali memberitakan bahwa KPK membenarkan kegiatan penggeledahan di kediaman dan kantor Bupati Inhu. Pihak KPK menyampaikan bahwa penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan uang.
Perkembangan berikutnya diberitakan Tirto, Detik.com, Metro TV, dan sejumlah media lainnya pada 22 Desember 2025. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik menyita uang lebih dari Rp400 juta dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura serta beberapa dokumen dari penggeledahan rumah dinas Bupati Inhu. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.
Fakta-fakta tersebut tentu menjadi perhatian serius masyarakat Riau. GERIYA menilai bahwa setiap barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jangan sampai penggeledahan, penyitaan uang, dan pengamanan dokumen hanya menjadi rangkaian tindakan hukum tanpa penjelasan yang terang mengenai hasil pendalamannya.
CEP PERMANA GALIH: KPK JANGAN BIARKAN PUBLIK BERTANYA-TANYA!
Ketua GERIYA sekaligus Aktivis Riau, Cep Permana Galih, menyampaikan kritik keras terhadap lambannya kejelasan informasi mengenai perkembangan pengusutan temuan tersebut.
“Saya mempertanyakan keseriusan dan transparansi KPK RI dalam menuntaskan persoalan ini. Kita berbicara tentang penggeledahan kantor kepala daerah, penggeledahan rumah dinas, penyitaan uang lebih dari Rp400 juta dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura, serta sejumlah dokumen yang diamankan penyidik. Ini bukan persoalan kecil yang bisa dibiarkan berlalu begitu saja tanpa kejelasan kepada masyarakat.”
“Kalau memang ditemukan bukti yang cukup dan terdapat keterkaitan dengan tindak pidana korupsi, tangkap dan proses Ade Agus Hartanto sesuai ketentuan hukum yang berlaku! Jangan ada kesan hukum hanya tajam kepada pihak tertentu, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pejabat yang memiliki kekuasaan.”
“KPK harus memeriksa secara menyeluruh, uang itu berasal dari mana, apa kaitannya dengan perkara yang sedang diusut, untuk kepentingan apa dokumen-dokumen tersebut diamankan, dan apakah ada pihak lain yang turut terlibat. Jangan sampai ada fakta hukum yang justru tidak dibuka secara terang kepada publik.”
Cep Permana Galih juga menegaskan bahwa GERIYA tidak sedang menghakimi seseorang sebelum adanya proses hukum dan pembuktian. Namun, sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial, GERIYA memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
“Kami tidak meminta KPK bekerja berdasarkan tekanan organisasi atau opini publik. Kami meminta KPK bekerja berdasarkan hukum, alat bukti, dan profesionalitas. Tetapi masyarakat juga berhak mendapatkan kejelasan. Kalau tidak ada keterlibatan, sampaikan secara terang. Kalau ditemukan bukti yang cukup, jangan ragu mengambil tindakan hukum. Periksa, usut, dan proses siapa pun yang terbukti terlibat.”
GERIYA AKAN TERUS BERSUARA DAN MENGAWAL KASUS INI
GERIYA menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan persoalan ini. Kami akan terus mengawal perkembangan penyidikan, meminta penjelasan resmi kepada KPK RI, serta mendorong agar seluruh fakta yang berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan tersebut dituntaskan secara terbuka sesuai koridor hukum.
Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Publik menunggu kejelasan, keberanian, dan ketegasan penegakan hukum.
HUKUM HARUS BERDIRI DI ATAS KEKUASAAN. JANGAN ADA YANG KEBAL HUKUM!
GERIYA – GERAKAN RIAU RAYA
Cep Permana Galih
Ketua GERIYA / Aktivis Riau













