JAKARTA | THILASIA.ID- Gerakan Riau Raya (GERIYA) menerima laporan masyarakat terkait temuan ikan-ikan yang mati dan berserakan. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan pencemaran limbah yang berasal dari aktivitas PT Sumatera kemasindo. Dokumentasi kejadian telah diterima GERIYA melalui salah satu sumber yang identitasnya sengaja dirahasiakan demi melindungi keamanan dan kerahasiaan pemberi informasi.
Menanggapi laporan tersebut, GERIYA di bawah naungan Aktivis Riau, Cep Permana Galih, menyatakan akan terus mengumpulkan informasi, menyusun laporan, serta menelusuri dugaan persoalan lingkungan tersebut. GERIYA menegaskan bahwa persoalan kematian ikan dan dugaan pencemaran lingkungan tidak boleh dianggap sepele, sebab menyangkut kelestarian ekosistem dan kepentingan masyarakat.
“GERIYA terus menyusun laporan dan akan terus bersuara tanpa henti. Kami memiliki dokumentasi dari salah satu sumber yang identitasnya kami rahasiakan. Dokumentasi tersebut nantinya akan kami sebarluaskan kepada seluruh awak media sebelum seluruh laporan resmi kami sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kami ingin persoalan ini terang benderang dan tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran,” tegas Cep Permana Galih.
GERIYA secara tegas mendesak Menteri Lingkungan Hidup RI, Moh Jumhur Hidayat, agar segera memerintahkan pemeriksaan dan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pencemaran tersebut, termasuk memanggil pemilik atau penanggung jawab PT Sumatera Kemasindo untuk dimintai klarifikasi. GERIYA juga meminta kementerian menurunkan tim investigasi ke lokasi, mengambil sampel air dan melakukan uji laboratorium secara independen guna memastikan penyebab kematian ikan serta mengukur ada atau tidaknya pencemaran lingkungan.
Cep Permana Galih menegaskan bahwa GERIYA tidak akan berhenti mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan tindakan nyata dari instansi berwenang. “Lingkungan hidup bukan tempat bagi siapa pun untuk mencari keuntungan dengan mengorbankan kehidupan masyarakat dan ekosistem. Jika nantinya ditemukan bukti pelanggaran, kami mendesak agar perusahaan dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami tidak ingin laporan masyarakat hanya menjadi tumpukan dokumen tanpa penyelesaian,” tutupnya.













