JAKARTA| THILASIA.ID – Gerakan Riau Raya (GERIYA) di bawah kepemimpinan Cep Permana Galih menyatakan akan membawa sejumlah dugaan persoalan serius di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI. GERIYA secara khusus mendesak agar dugaan pembukaan lahan secara besar-besaran yang disebut-sebut bersinggungan dengan kawasan hutan segera diusut. GERIYA juga meminta Camat Rokan IV Koto dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dugaan aktivitas tersebut, termasuk kemungkinan adanya pembiaran dan keterlibatan pihak-pihak tertentu.
Ketua GERIYA, Cep Permana Galih, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Menurutnya, dugaan pembukaan lahan di kawasan yang berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), dugaan penerbitan SKGR, serta transaksi tanah ulayat yang dipersoalkan harus diperiksa secara menyeluruh. GERIYA meminta KLH RI berkoordinasi dengan kementerian dan aparat penegak hukum terkait untuk menelusuri status kawasan, legalitas dokumen, pihak yang memperoleh keuntungan, serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum maupun kerusakan lingkungan.
“Jangan sampai persoalan serius seperti ini dibiarkan tanpa kejelasan. Kami mendesak KLH RI turun tangan dan memeriksa seluruh aktivitas yang diduga berkaitan dengan pembukaan lahan tersebut. Camat Rokan IV Koto harus dipanggil dan dimintai keterangan. Kami juga akan membawa persoalan dugaan pungutan pengurusan SKGR sebesar Rp1,5 juta per surat, dugaan transaksi tanah ulayat, hingga dugaan aliran dana kepada instansi penegak hukum pusat. Jangan ada yang merasa aman hanya karena memiliki jabatan. Jika ditemukan bukti pelanggaran, kami mendesak agar diproses hukum tanpa kompromi,” tegas Cep Permana Galih.
Cep juga memberikan peringatan tegas bahwa GERIYA tidak akan berhenti hanya pada penyampaian kritik dan pernyataan di ruang publik. Pihaknya menyatakan akan mengawal laporan, meminta perkembangan penanganan secara resmi, serta mendorong pemeriksaan terhadap Camat Rokan IV Koto dan seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan. “Kami tidak akan mundur dan tidak akan membiarkan persoalan ini menghilang begitu saja. Apabila laporan kami tidak ditindaklanjuti secara serius, kami akan terus membawa persoalan ini ke lembaga berwenang lainnya di tingkat pusat. Kami ingin semua dibuka secara terang, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menikmati keuntungan, dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum,” ujarnya.
GERIYA menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan objektif dan proses hukum yang transparan. Organisasi ini meminta KLH RI segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran lingkungan, menelusuri legalitas pembukaan lahan, serta memastikan adanya pemulihan apabila ditemukan kerusakan lingkungan. Bagi GERIYA, jabatan bukanlah tameng dari pemeriksaan hukum. Cep Permana Galih menyatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terbukti terlibat.
