PEKANBARU, THILASIA.ID- Kursi Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Pekanbaru resmi mengalami pergantian. Posisi tersebut kini dijabat oleh Roni Pasla, menggantikan Nofrizal.
Pengumuman pergantian itu disampaikan Sekretaris DPRD Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung, dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin 6 Maret 2026.
Mengenai hal tersebut, Cep Permana Galih seorang Aktivis Riau yang juga mantan Presiden Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Periode 2021/2022 mengecam tegas terhadap jabatan itu, karena ia menilai bahwa Roni Pasla selaku Anggota DPRD Kota Pekanbaru itu diduga kuat terlibat kasus korupsi Videotron yang berasal dari dana Pokok Pikiran miliknya.
Cep Permana Galih menjelaskan, proyek Videotron senilai Rp1,2 miliar tersebut merupakan bagian dari anggaran Pokok Pikiran (Pokir) Roni Pasla yang ditempatkan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru. Pekerjaan itu dilaksanakan oleh Muhammad Rahman Aziz, S.T, Direktur perusahaan pelaksana proyek yang kini telah divonis bersalah bersama Kepala Dinas Diskominfotiksan Raja Hendra dan salah satu Kepala Bidang di instansi tersebut.
Rahman Aziz sendiri diketahui merupakan kader PAN sekaligus supir pribadi Roni Pasla, serta Caleg PAN nomor urut 02 di daerah pemilihan yang sama dengan Roni. Fakta inilah yang oleh massa BALAPATISIA disebut sebagai bentuk “rekayasa politik dan jaringan proyek internal kader”.
“Bagaimana mungkin proyek miliaran rupiah dari dana Pokir bisa jatuh ke tangan supir pribadinya sendiri? Ini bukan kebetulan, tapi pola yang patut dicurigai sebagai permainan kekuasaan dan uang,” tegas Cep yang juga merupakan orator ulung Riau.
Cep juga mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekanbaru yang telah memanggil Roni Pasla sebanyak tujuh kali namun belum menetapkannya sebagai tersangka. Menurut mereka, langkah Kejari yang berlarut-larut menimbulkan tanda tanya besar dan berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa ada “permainan” di balik proses hukum tersebut.
Selain itu, dua orang saksi dari Diskominfotiksan Kota Pekanbaru yang memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Pekanbaru menyebut bahwa pengadaan Videotron berasal dari dana Pokir milik Roni Pasla. Namun, saat bersaksi di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Roni Pasla menyangkal keterlibatan dana Pokir pribadinya dalam proyek itu.
Fakta baru mencuat setelah putusan pengadilan inkrah bahwa pihak Kejari Pekanbaru sendiri menyatakan bahwa dana proyek tersebut berasal dari Pokir Roni Pasla, sebagaimana disampaikan pada 27 Oktober 2025 tahun lalu saat aksi demonstrasi pada siang hari yang dipimpin oleh Cep Permana Galih itu di depan Kantor Kejari Kota Pekanbaru.
Aktivis Riau tersebut mendesak DPP PAN untuk nonaktifkan Roni Pasla dari kursi jabatan anggota DPRD Kota Pekanbaru dan pecat dari PAN karena telah merusak nama baik partai.
