PASIR PENGARAIAN | THILASIA.ID– Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pengaraian mengikuti kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang digelar secara hybrid, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Lapas Pasir Pengaraian secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dari aula Lapas, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan agenda strategis kementerian.
Prosesi pelantikan dipusatkan di Aula Yusuf Adiwinata, Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan agenda pelantikan sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya, di antaranya Direktur Jenderal Imigrasi dan Staf Ahli Menteri. Kegiatan ini turut diikuti oleh seluruh satuan kerja di Indonesia secara daring.
Dalam sambutannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap jabatan dan anggaran merupakan amanah yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang selaras dengan program kerja kementerian, termasuk 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Selama kegiatan berlangsung, jajaran Lapas Pasir Pengaraian mengikuti seluruh rangkaian acara, mulai dari pembukaan, prosesi pelantikan, hingga penutupan dengan tertib dan khidmat.
Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian, Efendi Parlindungan Purba, menyampaikan bahwa partisipasi dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mengikuti perkembangan serta kebijakan di tingkat pusat.
“Melalui kegiatan ini, kami dapat menyaksikan langsung proses pelantikan secara virtual sekaligus memahami arah kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara optimal.
Dengan keikutsertaan ini, diharapkan seluruh jajaran Lapas Pasir Pengaraian dapat terus meningkatkan kinerja serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
