|PEKANBARU, THILASIA.ID-| Aliansi Barisan Laskar Patriot Sisingamangaraja Indonesia (BALAPATISIA) kembali turun ke jalan untuk ketiga kalinya, Senin (27/10/2025), menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Massa menuntut agar pihak Kejari segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan salah satu anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla, dalam kasus dugaan korupsi proyek videotron senilai Rp972 juta.
Dalam orasinya, para pengunjuk rasa membawa spanduk besar bertuliskan dua tuntutan utama, yakni:
1. Meminta DPD PAN Pekanbaru menonaktifkan Roni Pasla dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru.
2. Mendesak Kejari Pekanbaru segera menetapkan Roni Pasla sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam kasus videotron tersebut.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa ini merupakan aksi ke-3 BALAPATISIA, bentuk konsistensi perjuangan mereka dalam mengawal penegakan hukum di Kota Pekanbaru.
“Kami tidak akan berhenti sebelum hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Kasus videotron ini harus dibuka seterang-terangnya,” tegas salah seorang orator.
Salah satu perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekanbaru, Bapak Sumriadi, dengan tegas menyampaikan walaupun kasusnya sudah ditutup namun bisa kami buka lagi.
“Kasusnya sudah selesai tapi bisa kami buka lagi, tentu apabila ada bukti-bukti tambahan sebagai landasan kami, tidak menutup kemungkinan kasusnya RP kita buka kembali, imbuh Bapak Sumriadi yang menjumpai massa aksi.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib. Para peserta juga membawa sejumlah poster bertuliskan seruan moral dan tuntutan penegakan keadilan.
BALAPATISIA menilai bahwa kasus videotron yang merugikan keuangan negara itu perlu diusut tuntas agar publik mendapat kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum tetap terjaga.
“Kami percaya Kejari Pekanbaru mampu bertindak tegas, profesional, dan transparan,” tambah perwakilan aliansi.
Sebelumnya, BALAPATISIA telah dua kali melakukan aksi serupa di lokasi berbeda, termasuk di depan kantor DPD PAN Kota Pekanbaru. Aksi kali ini disebut sebagai puncak tekanan moral terhadap lembaga penegak hukum agar tidak menunda proses hukum yang dinilai sudah cukup terang.
