JAKARTA | THILASIA.ID – Gerakan Riau Raya (GERIYA) melalui Ketua GERIYA, Cep Permana Galih, menegaskan akan membawa persoalan dugaan pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup oleh PT Sumatera Kemasindo di wilayah Kulim, Kota Pekanbaru, ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI. GERIYA juga akan mendesak Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH), DLHK Provinsi Riau, serta DLHK Kota Pekanbaru untuk segera melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh. Pemeriksaan harus mencakup pengelolaan limbah cair, limbah padat, emisi, instalasi pengolahan limbah, hingga tempat penampungan limbah perusahaan.
GERIYA mendesak pemerintah membuka hasil pengawasan, status kepatuhan lingkungan perusahaan, serta tindak lanjut atas teguran maupun sanksi administratif yang pernah dijatuhkan pada tahun 2025. Jangan sampai sanksi hanya menjadi formalitas di atas kertas, sementara efektivitas perbaikan di lapangan tidak pernah dibuktikan secara transparan. GERIYA juga meminta dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel air limbah, air permukaan, air tanah, dan tanah apabila terdapat indikasi pencemaran, sehingga seluruh persoalan diuji berdasarkan bukti ilmiah, bukan sekadar pemeriksaan visual.
GERIYA menegaskan tidak boleh ada pembiaran apabila hasil pemeriksaan membuktikan perusahaan masih melakukan pelanggaran. Kami mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sanksi administratif tahun 2025 dan meminta pemerintah menjatuhkan tindakan yang lebih tegas apabila kewajiban perusahaan tidak dipenuhi. Dasar hukum yang menjadi perhatian antara lain UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 22 Tahun 2021, serta Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut mengatur pengawasan, sanksi administratif, paksaan pemerintah, hingga pemulihan lingkungan.
Cep Permana Galih selaku Ketua GERIYA menegaskan, laporan ini akan disampaikan kepada KLH RI melalui Deputi Gakkum LH, DLHK Provinsi Riau, DLHK Kota Pekanbaru, serta Ombudsman RI apabila ditemukan indikasi maladministrasi atau pembiaran dalam pengawasan. Apabila ditemukan bukti dugaan tindak pidana lingkungan hidup, GERIYA juga akan mendorong proses hukum melalui kepolisian maupun kejaksaan sesuai kewenangannya. Kami tidak sedang mencari sensasi, tetapi menuntut pertanggungjawaban. Jangan jadikan lingkungan hidup sebagai tumbal kepentingan korporasi. Jika terbukti melanggar, tindak tegas! Jangan ada kompromi, jangan ada perlindungan, dan jangan ada pembiaran.
“Saya bersama tim sudah berada di Jakarta dan siap laporkan kasus keji ini ke pusat,” ringkas Cep Permana Galih yang juga pernah menjadi Presiden Mahasiswa di salah satu kampus ternama di Riau.
Cep Permana Galih
(Ketua GERIYA)
Narahubung:
081958199041
