Catatan Hukum oleh JOSEFH PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. (Advokat/Praktisi Hukum)
JAKARTA | THILASIA.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan peristiwa politik yang tidak dapat dipandang semata-mata sebagai keputusan pribadi seorang pejabat negara. Peristiwa tersebut justru menjadi ujian bagi konsistensi demokrasi konstitusional Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan antara legitimasi kekuasaan, tanggung jawab politik, dan kepastian hukum.
Di tengah polemik mengenai persyaratan pencalonan, dokumen pendidikan, serta meningkatnya tekanan politik melalui wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR, keputusan tersebut perlu dicermati secara lebih mendalam. Persoalannya bukan hanya mengenai alasan seorang Wakil Presiden memilih mundur, tetapi juga bagaimana negara memastikan setiap dinamika politik tetap diselesaikan dalam koridor konstitusi.
Dalam perspektif hukum tata negara, pengunduran diri harus dibedakan secara tegas dari pemakzulan (impeachment). Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Artinya, seorang Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan hanya berdasarkan tekanan politik, desakan masyarakat, ataupun kehendak mayoritas parlemen tanpa memenuhi prosedur yang telah ditentukan konstitusi. Sebaliknya, pengunduran diri merupakan keputusan untuk melepaskan jabatan yang selanjutnya harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Atas dasar itu, keputusan Gibran untuk mengundurkan diri tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas kesalahan hukum. Dalam negara hukum, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena menghadapi tekanan politik atau memilih meninggalkan jabatan publik.
Namun, pengunduran diri juga tidak boleh dijadikan instrumen untuk menghapus persoalan hukum yang masih memiliki konsekuensi. Di sinilah pentingnya membedakan pertanggungjawaban politik dengan pertanggungjawaban hukum, karena keduanya memiliki dasar, mekanisme, dan akibat yang berbeda.
Dari perspektif politik ketatanegaraan, legitimasi kekuasaan tidak hanya bersumber dari kemenangan elektoral, tetapi juga dari kepercayaan publik dan kepatuhan terhadap konstitusi.
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua ketentuan tersebut merupakan fondasi demokrasi konstitusional yang tidak dapat dipisahkan.
Kemenangan dalam pemilihan umum memberikan legitimasi demokratis, tetapi tidak memberikan kekebalan terhadap kritik maupun evaluasi hukum. Sebaliknya, tekanan mayoritas politik juga tidak dapat menggantikan proses pembuktian hukum.
Dalam konteks tersebut, pengunduran diri Gibran dapat dibaca sebagai pilihan politik untuk meredakan eskalasi konflik dan menghindari polemik berkepanjangan. Namun, keputusan politik tersebut tetap harus dinilai secara proporsional.
DPR memiliki hak untuk menjalankan fungsi pengawasan, masyarakat berhak menyampaikan kritik, dan pejabat negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama. Prinsip checks and balances harus tetap berjalan agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh lembaga tertentu maupun penggunaan instrumen politik untuk menekan pihak lain.
Demokrasi tidak boleh berubah menjadi arena penghukuman berdasarkan opini publik.
Persoalan Dokumen Pendidikan dan Kepastian Hukum
Persoalan dokumen pendidikan dan persyaratan pencalonan Gibran juga perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang tepat.
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.
Akan tetapi, menghormati putusan pengadilan juga berarti memahami amar putusan, pertimbangan hukum (ratio decidendi), serta ruang lingkup perkara secara utuh.
Harus dibedakan antara persoalan keabsahan dokumen administrasi, pemenuhan persyaratan pencalonan, dan keabsahan hasil pemilihan umum. Ketiganya memiliki konstruksi hukum dan konsekuensi yang tidak selalu sama.
Apabila suatu putusan memang menimbulkan konsekuensi terhadap persyaratan jabatan, tindak lanjutnya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat, bukan melalui penafsiran politik yang melampaui kewenangan lembaga peradilan.
Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden
Konsekuensi ketatanegaraan berikutnya adalah pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk menjaga kesinambungan pemerintahan.
Oleh karena itu, Presiden dan MPR harus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Proses pengisian jabatan tidak boleh berubah menjadi ruang transaksi politik, melainkan harus mengutamakan integritas, kapasitas, dan kepentingan nasional.
Meskipun demikian, terdapat sejumlah hal yang patut menjadi perhatian dan bahan evaluasi.
Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak seharusnya membuat persoalan yang melatarbelakanginya kehilangan ruang evaluasi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan penjelasan transparan mengenai konsekuensi hukum pengunduran diri tersebut.
Sementara itu, DPR harus memastikan bahwa penggunaan hak konstitusionalnya, termasuk Hak Menyatakan Pendapat, didasarkan pada alasan hukum dan kepentingan negara, bukan sekadar kepentingan politik kelompok tertentu.
Selain itu, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu mengevaluasi sistem verifikasi persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden agar tidak muncul standar ganda maupun ketidakpastian dalam proses demokrasi.
Momentum Menguji Kedewasaan Demokrasi
Pada akhirnya, pengunduran diri Gibran harus menjadi momentum untuk menguji kedewasaan demokrasi Indonesia.
Gibran berhak memperoleh perlindungan hukum dan tidak boleh dinyatakan bersalah hanya berdasarkan opini publik. Namun, masyarakat juga berhak memperoleh transparansi dan pertanggungjawaban dari setiap pejabat negara.
Keduanya bukan kepentingan yang saling bertentangan, melainkan bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis.
Persoalan sesungguhnya bukan semata-mata tentang siapa yang mempertahankan jabatan dan siapa yang memilih mundur, melainkan apakah negara mampu menyelesaikan konflik politik melalui mekanisme konstitusional yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, dalam negara hukum, seseorang tidak boleh dihukum oleh opini publik, tetapi kekuasaan juga tidak boleh berlindung di balik formalitas hukum.
Konstitusi harus menjadi pembatas kekuasaan, bukan instrumen untuk membenarkan kepentingan politik siapa pun.
JOSEFH PERANGIN ANGIN, S.H., M.H.
Advokat/Praktisi Hukum
