JAKARTA | THILASIA.ID – Gerakan Riau Raya (GERIYA) menyoroti serius sejumlah dugaan persoalan dalam tata kelola Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Hazli Fendriyanto, S.STP., M.Si., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Sorotan tersebut mencakup dugaan monopoli proyek, dugaan praktik pemberian upeti kepada Wali Kota Pekanbaru, dugaan permainan dalam pengadaan obat-obatan farmasi, hingga dugaan adanya kepentingan tertentu dalam pelaksanaan proyek di RSUD Madani.
GERIYA menilai berbagai dugaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Jika terdapat indikasi pengondisian perusahaan, pengaturan pemenang tender, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, maka hal tersebut harus dibuka secara terang-benderang. Kepala Dinas Kesehatan sebagai pimpinan perangkat daerah harus mampu mempertanggungjawabkan tata kelola anggaran, kebijakan, serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan di lingkungan dinas yang dipimpinnya.
Ketua GERIYA, Cep Permana Galih, menegaskan bahwa pihaknya meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa dokumen administratif, tetapi juga menelusuri proses pengambilan keputusan, hubungan antara pejabat dan perusahaan penyedia, aliran dana, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
“Jangan sampai sektor kesehatan yang seharusnya menjadi tempat masyarakat mendapatkan pelayanan dan perlindungan justru diduga dijadikan ladang kepentingan oleh oknum tertentu. Kami menyoroti secara serius kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan, Hazli Fendriyanto. Kami meminta aparat penegak hukum memeriksa secara menyeluruh dugaan monopoli proyek, dugaan permainan pengadaan obat-obatan farmasi, serta dugaan praktik pemberian upeti yang informasinya harus diuji dan dibuktikan melalui proses hukum. Jika memang tidak benar, silakan dibuktikan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan bukti pelanggaran, jangan ada pihak yang dilindungi,” tegas Cep Permana Galih.
GERIYA juga meminta agar pengelolaan kegiatan dan proyek di RSUD Madani diperiksa secara menyeluruh, termasuk perencanaan anggaran, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, hingga kesesuaian hasil pekerjaan. Selain itu, pengadaan obat-obatan dan farmasi perlu ditelusuri mulai dari perencanaan kebutuhan, penentuan harga, pemilihan distributor, penerimaan barang, hingga penyalurannya. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan tidak ada praktik pengaturan, pemborosan anggaran, maupun kepentingan pribadi yang merugikan keuangan negara dan pelayanan masyarakat.
“Jangan hanya berani berbicara tentang peningkatan pelayanan kesehatan, tetapi persoalan transparansi anggaran dan pengadaan justru tidak boleh disentuh. Kami meminta Hazli Fendriyanto memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Apa dasar dan mekanisme pengelolaan proyek? Bagaimana proses pengadaan obat-obatan dilakukan? Apakah seluruh perusahaan mendapatkan kesempatan yang sama? Dan apakah ada pihak yang memiliki kepentingan khusus dalam kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan maupun RSUD Madani? Semua pertanyaan tersebut harus dijawab dengan data, bukan sekadar bantahan,” lanjut Cep.
GERIYA mendesak Kejaksaan Agung RI, KPK RI, Mabes Polri, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Polda Riau, dan Polresta Pekanbaru agar melakukan penelaahan serta penyelidikan sesuai kewenangan masing-masing. GERIYA meminta Hazli Fendriyanto dipanggil dan dimintai keterangan apabila ditemukan dasar dan indikasi hukum yang cukup. Pemeriksaan juga harus menjangkau pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan, tanpa tebang pilih.
Cep Permana Galih menegaskan, GERIYA akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong keterbukaan informasi kepada publik. “Uang yang dikelola Dinas Kesehatan merupakan uang rakyat. Kesehatan bukan tempat untuk memperkaya kelompok, bukan tempat untuk membangun jaringan kepentingan, dan bukan tempat untuk memainkan proyek. Kami ingin seluruh dugaan ini diperiksa secara objektif, transparan, dan tuntas. Jika terbukti ada tindak pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tutupnya.
Dasar hukum:
1. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang ketentuan terkait masih berlaku, sebagai dasar penanganan dugaan tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi. Penerapan pasalnya harus disesuaikan dengan unsur perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai landasan penyelenggaraan kesehatan, perbekalan kesehatan, kefarmasian, serta pembinaan dan pengawasan sektor kesehatan.
3. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 jo. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai dasar untuk menguji transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas proses pengadaan.
4. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai landasan pengawasan tindakan dan kewenangan pejabat pemerintahan serta pencegahan penyalahgunaan wewenang.
