Dumai, Thilasia.id – Dewan Pimpinan Daerah Laskar Hulubalang Melayu Bersatu (DPD LHMB) Kota Dumai menyampaikan teguran kepada manajemen Hypermart yang akan segera melakukan grand opening di Kota Dumai. Teguran tersebut disampaikan karena proses rekrutmen tenaga kerja dinilai tidak dilakukan secara terbuka kepada masyarakat setempat.
Ketua DPD LHMB Kota Dumai, Wan Ade Syahputra, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya menerima berbagai laporan dari masyarakat bahwa tidak ada pengumuman resmi terkait lowongan pekerjaan untuk operasional Hypermart di Kota Dumai.
“Keberadaan investasi di Kota Dumai tentu kita sambut baik. Namun perusahaan juga harus menghormati masyarakat daerah dengan membuka kesempatan kerja secara terbuka dan memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal,” ujar Wan Ade Syahputra.
LHMB menilai bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di daerah memiliki kewajiban untuk menjalankan proses rekrutmen yang transparan serta berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai agar kesempatan kerja dapat diketahui oleh masyarakat luas.
Menurut LHMB, apabila proses perekrutan tenaga kerja tidak diumumkan secara terbuka, hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan serta rasa ketidakadilan di tengah masyarakat, khususnya bagi para pencari kerja di Kota Dumai.
“Atas dasar itu, LHMB telah menyampaikan surat teguran kepada pihak manajemen Hypermart dan juga meminta Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai untuk melakukan sidak terhadap proses perekrutan tenaga kerja di perusahaan tersebut sebelum grand opening dilaksanakan,” tambahnya.
LHMB menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak investasi yang masuk ke Kota Dumai, namun mengingatkan agar setiap perusahaan tetap mematuhi aturan ketenagakerjaan serta mengutamakan tenaga kerja lokal sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap daerah tempat usaha tersebut beroperasi.
Apabila dalam waktu dekat tidak terdapat klarifikasi dari pihak perusahaan, LHMB menyatakan akan mengambil langkah lanjutan dengan menyurati instansi terkait serta melakukan audiensi dengan pemerintah daerah dan DPRD Kota Dumai untuk memastikan persoalan ini mendapat perhatian serius.
LHMB berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan transparansi dan kepentingan masyarakat Kota Dumai.
