DUMAI, THILASIA.ID – Pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, menjadi sorotan setelah salah seorang pengurus yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut mengungkap dugaan ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran proyek yang disebut mencapai Rp200 juta.
Kepada media melalui pesan singkat WhatsApp, pengurus tersebut mengaku dirinya bersama sejumlah pekerja lainnya dilibatkan dalam proyek pembangunan, termasuk pengawasan jalan yang berlangsung sejak 3 Januari 2026 hingga 19 Februari 2026.
Ia menyebutkan, terdapat 11 pekerja yang terlibat dengan upah harian sebesar Rp120.000 per orang. Namun, selama pelaksanaan proyek, dirinya mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan terbuka mengenai total anggaran, rincian pengeluaran, maupun pembagian dana proyek.
Menurut penuturannya, berdasarkan perhitungan yang diketahuinya, total biaya material, peralatan, dan upah pekerja diperkirakan sekitar Rp93.360.000. Sementara itu, nilai proyek disebut mencapai Rp200 juta, sehingga terdapat selisih yang cukup besar dari total anggaran tersebut.
“Saya bekerja siang dan malam mengawasi proyek, bahkan sering tidak pulang ke rumah. Namun saya hanya menerima gaji harian dan tambahan Rp2 juta yang disebut sebagai bonus. Tidak pernah ada penjelasan rinci mengenai nilai proyek maupun penggunaan dana,” ungkapnya.
Ia juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam rapat evaluasi atau laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana CSR tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan, mengingat dirinya merasa turut berperan aktif dalam kelancaran pekerjaan sejak awal hingga proyek dinyatakan selesai.
Selain itu, ia menilai kebersamaan yang sebelumnya terjalin dalam tim seolah berubah setelah dana proyek dicairkan. Ia berharap adanya klarifikasi dan keterbukaan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab agar persoalan ini tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Dana CSR sendiri merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola kegiatan maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi. Media masih berupaya melakukan konfirmasi untuk memperoleh klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut guna menjaga keberimbangan informasi.
