||PEKANBARU, THILASIA.ID-|| BEM STIE Riau dan Mahasiswa Riau melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Riau pada Selasa (25/03/2025) lalu. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Riau Kaderismanto, “Saya bukan tidak mau menemui massa aksi demonstrasi jum’at kemarin, melainkan ada giat dan inilah bentuk kami terbuka aspirasi membuka ruang untuk adinda mahasiswa” imbuhnya.
Presiden mahasiswa STIE Riau, Azmi Zandri yang juga sebagai KORDA Riau BEM Seluruh Indonesia, lantang bersuara dalam penolakan pengesahan UU TNI yang menyisakan banyak pertanyaan di masyarakat tentang rapat tertutup, tidak bisa diakses oleh media pers di dalam ruangan, melupakan nilai demokrasi, kemana hak asasi supremasi sipil, dilangsungkan di hotel berbintang dan tidak jelasnya urgensi kebut pengesahan, dugaan tidak diperhatikan oleh DPR yaitu UU No. 12 Tahun 2011, INPRES tentang efisiensi anggaran dan UUD 1945.
Tentu dengan pengesahan UU 34 TAHUN 2004 mengindikasi menghidupkan kembali zaman ORBA.
Azmi Zandri, Juga lantang bersuara dalam sambungan rintihan suara masyarakat tentang permasalahan banjir di Riau yang menjadi persoalan tahunan yang sampai hari ini belum terselesaikan maupun di minimalisir.
Azmi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah disaat banjir melanda sangat prihatin dan antusias, namun setelah banjir surut menjadi pertanyaan terhadap pemerintah, jaminan apa untuk masyarakat yang menjadi korban banjir baik dari kerugian material, kesehatan maupun moril serta lainnya. Tentu ini menjadi tugas pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat untuk kelangsungan hidup.
Shalsabilla selaku Wakil Presiden Mahasiswa STIE Riau menerangkan persoalan banjir bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam, “Kami sudah memantik lewat gerakan Mahasiswa Peduli Dampak Banjir dan Pasca Banjir yang bersyukur telah kami jalankan,” ucap Shalsabilla.
“Harus adanya pengawasan dari OPD terkait dan Polisi Riau terhadap penyalahgunaan hutan terkhusus perusahaan-perusahaan yang nakal,” sambung Aqsa, Sekretaris Jenderal BEM STIE Riau.
Dilanjutkan Khoirunnisa, “Karena banjir bukan dari luapan air sungai saja melainkan banyak faktor salah satunya melemahnya daya serap hutan.”
Chinta Ramadhani juga menambahkan, “Seharusnya perusahaan-perusahaan harus memberi sumbangsih dikala banjir melanda dan OPD terkait harus mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang ada di Riau tidak sesuai SOP dan aturan yang berlaku.”
Persoalan banjir menjadi tugas kita bersama dalam kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. “Kami berharap pemerintah yang ada di Riau menghadirkan jaminan pasca banjir untuk masyarakat dan menghadirkan mitigas yang komprehensif, lalu menyelesaikan persoalan banjir dan kami berharap juga kepada OPD terkait dan kepolisian yang ada di Riau menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakat dengan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan nakal yang tidak sesuai aturan. Kami berharap juga terhadap PLTA Koto Panjang atau PLN RIAU dan perusahaan-perusahaan yang ada di Riau untuk berkontribusi dan berpartisipasi, baik lewat dana CSR dan lainnya untuk membantu keberlanjutan hidup rakyat Riau yang terdampak banjir.” tutup Azmi Zandri.
