Jakarta, Thilasia.id- Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 November mendatang, lembaga survei Axispol Indonesia merilis hasil survei Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Pekanbaru 2024, Kamis, 21 November 2024. Menurut hasil survei tersebut, pasangan calon (paslon) Wali Kota-Wakil Wali Kota Pekanbaru nomor urut 1, Muflihun-Ade Hartati, unggul secara elektabilitas dengan skor 39,4 persen.
Penarikan sampel menggunakan metode Multistage Random Sampling. Survei ini melibatkan 600 responden dengan margin of error kurang lebih 4,38 persen yang dilakukan dengan wawancara tatap muka (face to face).
Pengambilan data menggunakan instrumen berupa kuisioner. Sedangkan untuk memastikan hasil data yang didapat dilakukan verifikasi melalui instrumen direct call kepada responden secara acak.
Dari hasil survei elektabilitas yang dikumpulkan sejak 25 Oktober sampai 2 November 2024, Axispol Indonesia menemukan, pasangan Muflihun-Ade Hartati jauh di posisi teratas, disusul pasangan Agung Nugroho-Markarius Anwar dengan elektabilitas 15,4 persen, Edy Natar-Destrayani Bibra 4,9 persen, Ida Yulita-Kharisman 1,7 persen dan terakhir Instiawati-Taufik dengan skor 1,4 persen.
“Pasangan Muflihun-Ade melejit, unggul sejauh 24 persen dari paslon Agung Nugroho-Markarius Anwar dan tiga paslon lainnya menjelang pemilihan yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari lagi,” kata Peneliti Axispol Indonesia Syahdan Husein kepada wartawan, Kamis (22/11).
Syahdan menjelaskan, masyarakat kota Pekanbaru menilai sosok Muflihun yang sempat menjabat sebagai PJ Wali Kota periode 2022-2024 merupakan pemimpin Pekanbaru terbaik setelah kepemimpinan Wali Kota Herman Abdullah.
“Masyarakat menilai Wali Kota Herman Abdullah merupakan pemimpin terbaik dalam sejarah kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru dengan skor 43,2 persen, disusul Pj Wali Kota Muflihun 18,4 persen dan Wali Kota Firdaus 9 persen,” tambah Syahdan.
Dalam kesempatan yang sama, direktur Axispol Indonesia, Farhan Abdillah, mengatakan bahwa terkait politik uang pengaruhnya cukup kecil dalam menentukan pilihan masyarakat. Sebanyak 67,1 persen responden menyatakan tidak setuju dan hanya 24,8 persen yang setuju terhadap politik uang.
“Mengenai politik uang, ada sebanyak 13,6 persen dari responden yang menyatakan akan menerima uangnya tapi tidak memilih paslon yang memberi uang, 24,7 persen yang memilih tanpa diberikan imbalan berupa uang dan hanya 22,2 persen yang menerima uang dan memilih yang memberi uang,” tutup Farhan.
