Dumai, Thilasia.id– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir memimpin langsung operasi gabungan pengawasan keimigrasian di perairan Dumai. Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi seperti TNI AL, TNI AD, Polairud, Bea Cukai, dan Balai Karantina.
Tampak hadir mengikuti upacara ini Analis Keimigrasian Ahli Utama Ari Budijanto dan Ramly H.S, Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ricky Dwi Biantoro, Kepala Divisi Keimigrasian Mas Arie Yuliansa Dwi Putra, serta Kepala UPT Keimigrasian se-Riau dan Kepala Rutan Kelas IIB Dumai dan Kepala Bapas Kelas II Dumai.
Dalam sambutannya, Kakanwil menekankan pentingnya operasi gabungan ini dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, khususnya di Selat Malaka. “Operasi ini bertujuan untuk mengantisipasi dan deteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian oleh orang asing,” tegasnya.
Selain operasi gabungan, acara ini juga dimeriahkan dengan peresmian Kapal Patroli Bhumi Pura Ksatria Selatpanjang. Adanya kapal patroli ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan di perairan, terutama di wilayah Selatpanjang dan sekitarnya. “Ke depannya, kita berharap setiap kantor imigrasi di Riau dapat memiliki kapal patroli sendiri,” ujar Kakanwil.
Kakanwil juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan bersama dalam menangkap 26 Warga Negara Asing (WNA) beberapa waktu lalu. “Kolaborasi yang baik antara berbagai instansi telah membuahkan hasil yang sangat positif,” ungkapnya.
Usai memberikan sambutan, Kakanwil beserta rombongan langsung melakukan patroli laut menggunakan kapal angkatan laut (KAL) Tedung. Dalam patroli ini, tim gabungan memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan kru Kapal Berg Prai berbendera Thailand.
Pemilihan Dumai sebagai lokasi operasi gabungan bukan tanpa alasan. Kota Dumai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Malaka, jalur lalu lintas laut yang sangat sibuk. Hal ini membuat Dumai menjadi titik yang rawan terhadap berbagai pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran keimigrasian.
Dengan adanya operasi gabungan dan dukungan kapal patroli baru, diharapkan pengawasan keimigrasian di wilayah Riau, khususnya di perairan Dumai, dapat semakin efektif dan mampu mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum.
Selain melakukan pengawasan di laut, rombongan juga melakukan patroli ke daerah pesisir pantai sepanjang perairan Dumai. Daerah-daerah ini seringkali menjadi perlintasan ilegal bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural. Patroli darat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian dan penyelundupan manusia.
Pemilihan Dumai sebagai lokasi operasi gabungan bukan tanpa alasan. Kota Dumai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Malaka, jalur lalu lintas laut yang sangat sibuk. Hal ini membuat Dumai menjadi titik yang rawan terhadap berbagai pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran keimigrasian.
Dengan adanya operasi gabungan dan dukungan kapal patroli baru, diharapkan pengawasan keimigrasian di wilayah Riau, khususnya di perairan Dumai, dapat semakin efektif dan mampu mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum.
